TANAH DATAR, HARIANHALUAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (13/3/2024).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar, Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani dan Anton Yondra, serta 21 orang anggota DPRD dan dihadiri Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Forkopimda, sekretaris dewan, kepala OPD, para kabag, camat dan wali nagari, serta undangan lainnya.
Pada pembukaannya, Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPj kepada DPRD.
“Hal tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 19 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa LKPj Akhir tahun anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Rony Mulyadi.
Selanjutnya dalam nota pengantar Bupati Eka Putra sampaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp148.527.936.542,00 dengan realisasi sebesar Rp150.888.841.205,70 atau 101.59%, sementara pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.114.692.752.964,00 dengan realisasi sebesar Rp1.101.636.135.974,00 atau 98,83% dan lain-lain pendapatan sah dianggarkan sebesar Rp3.320.000.000,00 dengan realisasi Rp3.205.501.410,00 atau 96,55%.
Untuk realisasi belanja, tambah Bupati, dari anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp1.353.250.990.374,00 dengan realisasi sebesar Rp1.263.875.980.296,50 atau 93,40% terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Bupati Eka Putra juga sampaikan, dari realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan Rp87.710.300.868,00 dengan realisasi sebesar Rp87.712.467.869,58 atau 100%, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah.
