Amran mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya agar para petani bisa dengan mudah memperoleh pupuk bersubsidi. Selain menambah alokasi pupuk bersubsidi, pihaknya juga telah menyederhanakan aturan bagi petani saat membeli pupuk bersubsidi. Di mana petani cukup menunjukan KTP untuk bisa membeli pupuk bersubsidi.
“Semua distributor, agen pupuk, pengecer, jangan persulit petani. Kalau mempersulit petani langsung kami cabut izinnya. Kedua adalah (pembelian pupuk) cukup menggunakan KTP seperti perintah Bapak Presiden. Itu jangan diubah lagi. Ketiga, mulai hari ini disalurkan pupuk,” ujarnya.
Amran mengingatkan semua pihak agar tidak bermain-main soal pertanian, termasuk dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Bagaimanapun, pertanian menyangkut pangan sebuah negara. Tanpa pangan, keberadaan satu negara dapat terancam. “Kami minta Satgas Pangan aku pastikan ditindak tegas, diberi sanksi berat. Ini soal pangan. Kalau pangan bermasalah, negara juga bermasalah,” ucap Amran.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa penambahan subsidi pupuk tahun ini dilakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan untuk petani. “Tahun kemarin hanya 4,7 juta ton, tahun ini akan dikejar ke 9,5 juta ton. Sehingga kepastian pupuk untuk petani betul-betul ada dan disubsidi,” kata Jokowi.
Di sisi lain, dia pun meminta kementerian terkait untuk mengatur tata kelola distribusi subsidi pupuk agar tepat sasaran. Jokowi mewanti-wanti musim tanam mundur karena pasokan langka pupuk.
“Berapa ton yang akan dikirim ke petani kemudian kepastian mengenai timing kapan petani menggunakan pupuk juga itu bisa diatur oleh kementerian. Sehingga betul-betul musim tanam tidak mundur karena pupuk,” katanya. (h/dan)
