“Mengingat besarnya anggaran yang kita sepakati untuk sektor pertanian ini tiap tahunnya, kami ingin semua petani kita di Sumbar sejahtera. Kelemahan-kelemahan yang masih ada diharapkan agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Nurkhalis.
Senada dengan itu, anggota DPRD Sumbar, Afrizal juga menilai pengalokasian 10 persen APBD untuk sektor pertanian Sumbar belumlah berdampak dalam upaya menyejahterakan masyarakat, khususnya petani.
“Bisa kita lihat yang terus menyumbang inflasi kita selalu dari sektor pertanian ini. Belum lagi pupuk yang selalu langka, petani yang masih belum sejahtera, dan masalah-masalah lainnya. Kalau saya melihatnya dengan ratusan miliar yang telah dianggarkan, untuk pertanian ini hasilnya tidak ngena,” ucapnya.
Alokasi 10 Persen untuk Pertanian Dinilai Sukses
Sebelumnya, Pemprov Sumbar menyatakan bahwa kebijakan pengalokasian 10 persen APBD Sumbar bagi sektor pertanian telah memberikan kontribusi positif terhadap capaian makro pembangunan Sumbar pada tahun 2023 lalu. Paling tidak, kebijakan ini dinilai telah mencapai target utamanya, yakni meningkatkan NTP di Sumbar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi menuturkan, Berdasarkan Data Capaian Makro Pembangunan Sumbar Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar berhasil menembus angka 4,79 persen. Persentase pertumbuhan ekonomi ini meningkat signifikan dibandingkan dari PE tahun 2022 lalu yang sebesar 4,36 persen.
Sementara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Sumbar dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Termasuk pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.
