Ketidak singkronan data bencana ini pun, akhirnya dilaporkan sejumlah jurnalis kepada Sekdaprov Sumbar Hansastri saat jumpa pers di Diskominfotik Sumbar Kamis (16/5) kemarin.
Menyikapi hal itu, Hansastri pun meminta kinerja jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar untuk melakukan evaluasi. Sebab bagaimanapun, BPBD adalah ujung tombak komando penanggulangan serta penyampaian informasi bencana.
“Secara aturan informasi itu satu pintu keluarnya dari BPBD Sumbar. Harusnya BPBD yang menyampaikan. Sekarang sudah ada juru bicara, tapi kenapa masih lambat?,” tanya Sekda.
Sekda pun menyarankan agar BPBD Sumbar mencari orang yang benar-benar focus untuk mengurusi informasi. Sehingga tidak terjadi perbedaan data yang simpang siur di masyarakat.
“Kalau memang yang ditugasi banyak kerja. Tidak sempat angkat telepon, tidak sempat memberikan keterangan, sebaiknya BPBD cari yang bisa,”ucapnya.
Agar persoalan itu tidak kembali terjadi, Sekda bahkan meminta agar BPBD Sumbar segera membuka posko Media Centre utama yang mampu menyajikan data secara cepat dan akurat.
“Kita bikin posko Utama di Sudirman saja (kantor BPBD Sumbar). Nanti kawan-kawan media bisa minta di sana. Tolong bantu oleh Diskominfo,”pungkasnya. (*)
