UU KIP merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan tentang kebencanaan. Pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah melalui instansi terkait saat terjadi bencana, sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang jelas dan akurat saat bencana terjadi. Selain itu, masyarakat dapat menerima informasi yang telah dikelola dengan keteraturan dan terkoordinasi secara integratif. BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan selalu memberikan informasi bencana secara cepat dan ter-update kepada masyarakat, baik melalui media massa atau media sosial.
Bencana dahsyat yang menimpa beberapa daerah di Sumatra Barat (Sumbar) belakangan ini menyisakan duka yang sangat mendalam. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada 7 Maret 2024 lalu. Sebanyak 31 warga meninggal dunia, 74 ribu warga sempat mengungsi, 866 rumah rusak berat, 139 unit rusak sedang dan 579 unit rusak ringan, 16 unit jembatan dan 355 meter jalan juga mengalami kerusakan. Selain itu, juga kerusakan pada rumah ibadah dan sekolah, sawah warga disapu banjir, sehingga gagal panen seluas 6.000 ha dan ribuan hewan ternak masyarakat mati.
Dua bulan berselang, pada Mei ini terjadi kembali bencana alam yang lebih besar di sejumlah daerah di Sumbar. Secara umum beberapa daerah yang terdampak bencana alam parah adalah di Kabupaten Agam, yaitu Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Candung, berupa longsor dan banjir bandang lahar dingin erupsi Gunung Marapi. Di Kabupaten Tanah Datar berupa longsor dan banjir bandang di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, dan Nagari Parambahan, Kecamatan Limo Kaum. Jalan longsor dan terban di Sitinjau Lauik, Kabupaten Solok dan Kota Padang. Selain itu, juga banjir bandang Kawasan Silaing dan Malibo Anai di Kota Padang Panjang yang menyembabkan jalan putus.
Tim DVI Polda Sumbar, Kamis 16 Mei 2024 menyebutkan, korban meninggal 61 orang, termasuk yang sedang diidentifikasi lima orang. Warga dalam pencarian 23 orang. Korban luka-luka 80 orang dan mengungsi 3.216 orang. Kemudian rumah yang terdampak 571 unit. Sekolah 24 unit, warung 20 unit. Jembatan rusak 120 unit dan jalan 122 km.
Sumbar merupakan provinsi yang sangat rawan terhadap bencana alam. Terdapat potensi gempa bahkan tsunami dari laut. Ancaman erupsi, banjir bandang dan longsor dari gunung dan perbukitan. Banjir bahkan juga sering terjadi di perkotaan belakangan ini.
Karena sebab itu, sangat penting pemerintah untuk memperhatikan keterbukaan informasi publik soal bencana ini. Baik sebagai bentuk kesiapsiagaan atau penanggulangan saat terjadinya bencana tersebut.
