Terkait ketersediaan obat untuk pasien kasus PMK, M Kamil mengatakan, melonjaknya pertambahan kasus setiap hari membuat persediaan stok obat semakin habis dan berkurang.
“Inilah yang mejadi keluhan dari teman-teman kabupaten/kota tadi saat kita melakukan rapat, apalagi wabah PMK marak terjadinya sejak sebulan terakhir, sementara anggaran kita sudah ditetapkan, sebagian juga sudah ada yang cair,” ucapnya.
Kemudian ia juga menuturkan kondisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di setiap kabupaten/kota yang terbatas dan sudah ditetapkan. Hal ini harus dilakukan refocuusing anggaran, agar pengendalian PMK lebih optimal.
“Kita berusaha untuk mengoptimalkan sebisa mungkin, kebetulan di beberapa kabupaten/kota menerima dana lokasi khusus (DAK) non fisik untuk puskesmas hewan dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk pengadaan obat-obatan dalam rangka pengendalian wabah PMK. Kamil menambahkan, pihaknya segera mengomunikasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Peternakan Hewan Kementerian Pertanian, serta pihak kabupaten/kota mengarahkan agar segera mengalihkan aspek anggaran, karena kasus ini merupakan kasus yang sangat genting dan harus secepatnya dikendalikan dan diatasi. (*)
