“Oleh karena itu, kunci dari pengembangan sektor pariwisata Sumbar kedepannya, adalah pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal,” jelasnya.
Dari sisi program pengembangan SDM, Zuhrizul menekankan penting dilakukannya peningkatan kompetensi serta sertifikasi bagi seluruh pelaku usaha pariwisata di desa wisata maupun destinasi lainnya.
Bahkan ia menyarankan, program-program pelatihan sadar wisata yang berasal dari dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota dewan, sebaiknya tidak lagi memakai pola-pola pelatihan yang menginapkan peserta di hotel.
Sebab seringkali, kata dia, program tersebut tidak tepat sasaran. Atau bahkan malah menjadi semacam program yang sengaja dirancang untuk menjaga basis suara anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota agar bisa kembali terpilih pada Pileg selanjutnya.
“Alangkah baiknya jika program yang dilaksanakan berupa program peningkatan kompetensi dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata. Program ini jelas lebih efektif dan sangat dibutuhkan sektor pariwisata Sumbar hari ini,” tegasnya.
Zuhrizul menerangkan, program pelatihan dan sertifikasi yang dinilai lebih efektif ini, misalnya seperti sertifikasi pemandu desa wisata , sertifikasi atau standarisasi kuliner , sertifikasi homestay layak atau bahkan sertifikasi aspek keamanan, kesehatan dan keselamatan (K3) di destinasi wisata.
“Bisa juga berupa pelatihan merancang paket menginap di desa wisata, hingga media promosi yang bisa dikerjasamakan dengan Asosiasi Travel Agent atau ASITA,” ucapnya lagi.
