TANAH DATAR, HARIANHALUAN.ID— Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diminta untuk penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam meningkatkan mitigasi potensi bencana banjir lahar dingin atau galodo Gunung Marapi.
Hal ini disampaikan Ketua Forum DAS Sumbar, Prof. Isril Berd saat beraudiensi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra di Gedung Indojolito, beberapa waktu yang lalu. Bersama rombongan Forum DAS Sumbar juga hadir Dewan Pakar Forum DAS Sumbar, Prof. Eri Barlian dan Prof. Indang Dewata serta tiga orang anggota lainnya, yakni Prof. Junaidi, Zuherna Mizwar, Tri Handoyo Gunardi, dan Erwin.
Prof. Isril Berd dalam kesempatan itu mengatakan, kehadirannya bersama tim untuk melakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan tentang kebijakan untuk implementasi kegiatan dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara terpadu.
Ia menambahkan, kehadiran Forum DAS Sumbar juga sehubungan dengan terjadinya bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Kunjungan ini guna audiensi dengan bupati dan dinas terkait tentang isu-isu pengelolaan DAS, khususnya di Kabupaten Tanah Datar.
“Karena perhatian kami terkait bencana yang terjadi di Tanah Datar, untuk itu kami kami hadir membantu pemda untuk mendiskusikan dan mengkaji apa kebijakan dan apa yang akan dilakukan dalam pengendalian pengelolaan DAS ke depannya,” ucapnya.
Fungsi Forum DAS, katanya melanjutkan, adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS. Lalu, memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengelolaan DAS dan menumbuhkembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
Selain itu, Forum DAS juga mempunyai beberapa tugas, di antaranya mengkaji kebijakan, rencana dan program yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah DAS, lalu mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS.
Forum DAS juga bertugas memberi pertim- bangan dan saran pemecahan masalah kepada kepala daerah dan mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang menangani masalah lingkungan serta lembaga yang terkait lainnya yang ada di daerah.
Prof. Isril Berd menerangkan, berdasarkan pantauan dan kunjungan lapangan yang dilakukan, Forum DAS Sumbar memberikan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar. Salah satunya, Pemkab Tanah Datar perlu merevisi dan penyusunan RDTR wilayah DAS Malana.
Di samping itu, juga diharapkan kerja sama semua pihak dalam pengelolaan DAS yang ada di Kabupaten Tanah Datar ke depannya. Sementara itu, Bupati Eka Putra menyambut baik kehadiran Forum DAS Sumbar di Tanah Datar. Ia menyebut, pemda butuh dukungan dan tindakan yang akan dilakukan ke depannya guna meminimalisasi dampak banjir bandang.
“Terima kasih kehadiran Forum DAS Sumbar di Tanah Datar dan seluruhnya profesor yang berkesempatan datang. Kami menyambut baik Forum DAS Sumbar untuk memberikan masukan sesuai dengan kajian apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi dampak dari bencana tersebut, khususnya di sekitar DAS,” katanya.
Eka Putra melanjutkan, kerusakan DAS di Tanah Datar akibat banjir bandang sudah semestinya menjadi perhatian, mengingat bencana akibat luapan air sungai dari gunung sering melanda sejumlah daerah di Tanah Datar. Oleh karena itu, untuk melestarikan dan menyelamatkan lingkungan diperlukan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk memulihkan kembali DAS Tanah Datar yang awalnya hanya punya lebar 3 meter menjadi ratusan meter. (*)
