Ia menuturkan, hal ini bisa diketahui pada tahun lalu 2023, dari sisi retribusi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar hanya 70 persen. Ke depan ia meminta agar ada terobosan-terobosan yang dilakukan Pemprov, sehingga retribusi juga bisa menjadi sumber PAD yang diandalkan, di samping pajak kendaraan bermotor.
Selain dari pajak kendaraan bermotor, sumber-sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan menurutnya bisa dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sumbangan dari pihak ketiga, pajak air permukaan, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan aset.
“Bicara pemanfaatan aset, ini harus ada keberanian dan inovasi yang lebih dari pemerintah. Jika hanya menunggu dengan cara-cara yang normal hasilnya akan tetap jalan di tempat, tak akan ada kemajuan. Saat ini, masih banyak aset kita yang belum dikelola secara baik. Entah itu aset tanah maupun aset gedung,” katanya.
Soal aset ini, ia mencontohkan salah satu yang di depan mata bisa dioptimalkan pemanfaatannya adalah GOR H. Agus Salim. Jika dikelola dengan baik, atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, bangunan dan arena olahraga yang ada di lingkungan GOR H. Agus Salim akan mendatangkan pendapatan yang menjanjikan untuk daerah.
Selain itu, ada juga sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten/kota yang menurut hemat Mochklasin pemanfaatannya tak hanya untuk pelatihan saja, melainkan juga bisa dipakai untuk penginapan.
Terkait pajak air permukaan, ia melihat selama ini Pemprov hanya mengandalkan PLTA Koto Panjang. Sementara sekarang ini pajak air permukaan PLTA Koto Panjang sepenuhnya telah masuk ke Riau.
