Menurutnya, Pemprov harus melakukan pendataan atas pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Sumbar, sehingga juga bisa memaksimalkan pendapatan dari sisi ini. “Itu adalah beberapa hal yang kami dorong untuk bisa dioptimalkan oleh Pemprov,” ucap Mochklasin.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, pihaknya melihat angka-angka dalam proyeksi dan capaian pendapatan daerah selama ini masih belum sesuai, bahkan jauh dari target yang dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
Dalam RPJMD tersebut tertulis target pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah Rp7,067 triliun dan PAD adalah Rp3,083 triliun. Namun pada akhirnya, target yang dipatok masih jauh dari angka tersebut. “Fraksi Gerindra meminta agar ke depan proyeksi dan capaian pendapatan daerah ini bisa disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya.
Di sisi lain, Hardinalis Kobal dari Fraksi Golkar menyarankan Pemprov untuk memaksimalkan pendapatan terutama dari sisi PAD. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 100 persen atau lebih pencapaian targetnya bisa diberi penghargaan. Sementara bagi yang tak mencapai target hendaknya diberi sanksi. Salah satunya bisa dalam bentuk pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengelola PAD tersebut. (*)
