JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Pimpinan Daerah Kabupaten Solok Selatan, H. Khairunas bersama Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Zigo Rolanda, mengikuti kegiatan penyampaian LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan ikhtiar pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada LKPP tahun 2023. Menurutnya, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif.
Jokowi menegaskan, pencapaian WTP oleh BPK RI tersebut, bukanlah suatu prestasi, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena menjadi indikator sehatnya penggunaan APBD dan APBD. Begitupun halnya agar menjadi perhatian oleh masing-masing pimpinan di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula”, pesannya.
Terkait regulasi dan birokrasi, presiden berharap agar lebih berani dan fokus pada hasil bukan prosedur, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan juga fokus pada capaian yang membawa kemajuan bagi negara.
“Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Joko Widodo.
Mengakhiri sambutanya, presiden jokowi mengharapkan dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa terkait masalah peralihan pemerintahan beliau ke yang baru agar transisi tersebut berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan bagi bangsa indonesia.
Sementara itu, BPK RI juga memberikan mengapresiasi kepada Pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya.
Dalam laporan Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016.
Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.
“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2023 dan ihktiar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2023 diserahkan secara langsung oleh kepala BPK RI. Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA kepada presiden joko widodo.
Adapun 1.500 tamu undangan yang hadir, terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, Kepala Lembaga Negara, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan BUMN, serta para Rektor Perguruan Tinggi. (h/abd)
