Sejumlah badan publik seperti Pemprov Sumbar, kabupaten dan kota diantaranya Pemko Bukittinggi, Bawaslu, BPS dan MAN Insan Cendikia Padang Pariaman, menghadirkan KI Sumbar untuk penguatan kapasitas PPID-nya. Salah satu tantangan besar bagi KI Sumbar adalah membumikan keterbukaan informasi di Sumatera Barat. Dikatakan Musfi, KI Sumbar berusaha untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap publik.
“Kegiatan edukasi, sosialisasi dan advokasi, disebut Bidang ESA, diketuai oleh Komisioner Idham Fadhli. Sejumlah agenda dibidang ini telah berjalan, diantaranya baralek gadang keterbukaan informasi di Payakumbuh, sosialisasi media berupa pemberitaan berbagai kegiatan dan persidangan, edukasi artikel, talkshow radio, narasumber podcast dan pemanfaatan sosial media,” katanya.
Di Bidang ESA ini juga telah dilaksanakan penandatanganan fakta integritas mendukung keterbukaan informasi publik dengan Kepala Daerah mulai dari Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar dan Bupati/Walikota se-Sumbar.
Ditambahkan Musfi, sejumlah kegiatan inovatif lain juga dilaksanakan diantaranya membentuk 2.000 duta keterbukaan informasi publik di tingkat siswa dan mahasiswa, peningkatan kapasitas internal lembaga, terlibat aktif di forum nasional KI se-Indonesia, mengedukasi badan publik filantropi, lembaga amil zakat dan Baznas yang baru dimulai pembentukan PPID-nya di periode ini.
“Ada kegiatan inovatif KI Sumbar yang dihendel oleh Komisioner Tanti Endang Lestari, Wakil Ketua KI Sumbar yaitu mengukuhkan 2.000 duta keterbukaan informasi yang melibatkan siswa SMA di berbagai kabupaten/kota dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Padang dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik (HAKIN) 2024 ini. Kemudian juga dalam rangka peringatan menjelang 10 tahun KI Sumbar tahun 2014-2024 juga diiniasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pada kegiatan ini sejumlah narasumber hebat dihadirkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sekdako Bukittinggi, mediator nasional dan aktivis perempuan pada bulan lalu. Pada kegiatan Rakornas KI se-Indonesia bulan lalu di Banjarmasin, KI Sumbar juga diberi amanah untuk dapat menghadirkan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, menjadi narasumber dan penandatangan MoU keterbukaan informasi di dunia usaha pada forum tersebut,” ujar Musfi.
Saat ini juga sedang berjalan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024, yang merupakan agenda KI Pusat di Sumatera Barat, dimana tim Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) diketuai oleh Musfi Yendra. Pada kegiatan ini sebanyak 10 orang informan ahli akan memberikan penilaian implementasi keterbukaan informasi publik di Sumbar selama tahun 2023 lalu.
Dikatakan Musfi, berbagai pembenahan kelembagaan juga terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan performa dan marwah lembaga KI Sumbar. “kita mengharapkan dukungan total dan maksimal dari Pemprov yaitu Gubernur dan DPRD Sumbar, dalam pembenahan KI Sumbar ini, termasuk fasilitas kantor yang memadai dan layak, dukungan kesekretariatan dari Dinas Kominfo Sumbar,” ucapnya. (*)
