Bagi perangkat daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama, namun hak akses pemanfaatan datanya sudah berakhir, dihimbau untuk segera diperbaharui dan dilengkapi persyaratanya serta diajukan lagi ke Dirjen Dukcapil Kemendagri.
“Kemudian pada kesempatan ini pula kami meminta kepada Pihak Direktorat IDKD Kemendagri yang hari ini dihadiri oleh Ketua Tim Wilayah I untuk membantu kami Kabupaten Solok Selatan dalam memproses pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan ini,” harapnya.
Mengenai IKD atau KTP Digital yang mana telah dilaunching Pemkab Solsel, pada tanggal 26 Oktober 2022 yang lalu, berdasarkan laporan dari Diskdukcapil penduduk Solok Selatan yang telah mempunyai IKD sampai saat ini baru sebanyak 5.346 orang atau sebesar 3,8 % dari 140.778 orang penduduk yang telah rekam KTP.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa dengan IKD lebih efisien dari sisi proses administratif, waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik,” sambungnya.
Kepada seluruh peserta, ia berpesan untuk mengikuti Sosialisasi dengan baik dan kepada perangkat daerah dapat melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Dukcapil sehingga kebijakan yang dibuat memiliki acuan data yang jelas dan akurat.
Kemudian, kepada seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Solok Selatan dihimbau untuk segera melakukan Registrasi dan Aktivasi IKD atau KTP Digital, khusus untuk ASN akan di koordinir oleh BKPSDM Solok Selatan.
