SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.ID- Permasalahan stunting di Kabupaten Solok Selatan masih perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, meskipun dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, semua lapisan sudah berusaha untuk menurunkan angka stunting.
Berdasarkan hasil dari kerja keras Pemerintahan Kabupaten (Pemkab Solsel) perlahan mulai terbukti dan membuahkan hasil dimana berdasarkan hasil Survei Sesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan pada Tahun 2023 yang lalu.
Tingkat prevalensi stunting Kabupaten Solok Selatan menurun dari 31,7 persen menjadi 14,7 persen, hal ini hampir mendekati target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 14 persen.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemkab Solok Selatan kembali melakukan kegiatan rembuk stunting Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, bersama seluruh unsur Forkopimda, Stakeholder, OPD, Lembaga Kemasyarakatan, Perusahaan BUMN/BUMD, Forum TJSLP, BPJS, Baznas, seluruh Instansi Pemerintahan Daerah serta perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan ini juga melibatkan Tim Pakar Audit Kasus Stunting, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia,hingga Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Solok Selatan. Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi menekankan kembali pada OPD pengampu, untuk dapat berkomitmen melaksanakan seluruh rangkaian aksi konvergensi stunting.
“Mulai dari Aksi 1 hingga Aksi 8 sesuai dengan Rencana Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting, kemudian seluruh aksi tersebut harus dilaporkan secara rutin ke dalam aplikasi web Bangda Kemendagri sebagai bentuk nyata pelaksanaan aksi konvergensi stunting di kabupaten kita,” kata Wabup membuka kegiatan, di Aula Sarantau Sasurambi, Gedung Perkantoran Bupati Solok Selatan, Senin (22/7/2024).
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Solok Selatan, Yulian Efi menekankan terkait intervensi sensitif, di harapkan OPD pengampu melakukan pengecekan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti halnya sanitasi dan jamban layak yang merupakan permasalah krusial di Kabupaten Solok Selatan.
