PADANG, HARIANHALUAN.ID – Sejumlah nama mulai bermunculan untuk maju dalam Pilkada Sumbar 2024 baik untuk pemilihan gubernur atau pun bupati/walikota. Namun masih banyak pasangan calon yang mendeklarasikan maju Pilkada lantaran faktor memilih pasangan yang tepat.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menilai alasan utama belum adanya deklarasi dari calon lainnya adalah proses yang kompleks dalam mencari pasangan yang tepat. Maju dalam Pilkada dan mendeklarasikan pasangan bukan hanya sekedar mengajak seseorang untuk mencalonkan diri.
“Proses ini cukup rumit karena melibatkan pencarian orang yang visi misinya bisa sejalan. Belum lagi permasalahan pembiayaan untuk kampanye, relawan, dan partai politik,” ujar Asrinaldi.
Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut tidak bisa tercapai dalam satu malam. Para calon yang akan maju dalam Pilkada Sumbar harus melakukan penjajakan mendalam untuk menemukan sosok yang memiliki kesamaan visi misi, sehingga tujuan bersama bisa dibentuk dan dijalankan bersama.“Ini bukan perkara mudah. Ada proses panjang yang harus dilalui,” tambahnya.
Peran partai politik juga sangat krusial dalam proses ini. Asrinaldi menekankan bahwa partai politik perlu dilibatkan karena mereka memiliki kursi yang diperlukan oleh calon kepala daerah.
“Partai tidak memberikan kursi secara cumacuma. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang saling menguntungkan antara calon dan partai,” jelasnya.
Selain itu, panjangnya waktu jelang pendaftaran juga menjadi alasan mengapa deklarasi pasangan calon belum dilakukan. “Biasanya, pasangan calon akan muncul satu atau dua minggu sebelum pendaftaran, saat itu mereka sudah solid. Sekarang masih ada waktu sekitar satu bulan lagi untuk mereka melakukan pencarian,” tuturnya.
Namun, Asrinaldi melihat arah pasangan calon sudah mulai terbaca. Di Kota Padang, misalnya, ada Hendri Septa yang digadang gadang akan berpasangan dengan Hidayat meskipun belum ada deklarasi.
“Kemudian ada Fadly Amran dan Maigus Nasir yang sudah mulai diberitakan dan dibahas,” katanya.
Beberapa nama lain seperti Ekos Albar, Miko Kamal, dan Sovia Lorent juga disebut-sebut memiliki peluang besar. Partai politik saat ini masih bergerilya untuk melihat siapa yang memiliki peluang besar untuk dicalonkan.
“Mereka sangat hati-hati dalam menghitung langkah. Pemasangan baliho yang banyak berseliweran adalah bentuk sosialisasi mereka, karena mereka dinilai oleh partai melalui survei,” ujar Asrinaldi.
Sementara itu, Pakar Politik Universitas Negeri Padang, Reno Fernandes, menyebut bahwa belum adanya deklarasi pasangan calon untuk Pilkada Sumbar juga disebabkan oleh belum terbentuknya koalisi partai yang akan mengusung pasangan tersebut.
“Untuk mendaftar menjadi calon kepala daerah, harus diusung oleh gabungan partai politik. Seseorang baru disebut calon jika sudah didaftarkan oleh partai atau gabungan partai,” ujar Reno.
Reno juga menambahkan, deklarasi pasangan Mahyeldi-Vasco disebabkan karena jumlah kursi mereka sudah mencukupi antara gabungan partai politik untuk maju dalam Pilkada nanti. Pasangan ini sudah deklarasi dan tinggal menunggu masa pendaftaran dibuka pada akhir Agustus nanti. “Ketika mereka sudah diusung oleh gabungan partai, maka mereka secara tidak langsung sudah sepakat untuk menjadi pasangan calon,” ucapnya.
Media sosialisasi seperti baliho menjadi alat peraga penting bagi para calon untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. “Baliho yang terpampang merupakan langkah bakal calon agar dikenal oleh masyarakat dan merayu partai politik untuk mengusung mereka sebagai calon,” kata Reno.
Menurut survei yang dilakukan Reno, pemasangan baliho atau billboard sebagai alat peraga kampanye adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan popularitas, kredibilitas, dan elektabilitas para calon. “Jika tiga hal tersebut mengalami peningkatan, maka partai politik akan merasa tertarik dengan calon tersebut,” tuturnya.
Dengan dinamika yang terus berkembang, Pilkada 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan politik yang sengit, penuh strategi dan kalkulasi matang dari para calon dan partai politik. (*)
