PADANG, HARIANHALUAN.ID — Peneliti Revolt Institute sekaligus Pemerhati politik, Eka Vidya Putra yang sehari-hari bergiat sebagai Akademisi di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNP menilai, Sumatera Barat hari ini memang mengalami krisis kepemimpinan di tingkat lokal.
Kondisi itu, menurutnya ditandai dengan hampir tidak adanya satu pun kepala daerah petahana yang dinilai benar-benar berhasil memaksimalkan otonomi daerah bagi kemajuan daerah yang dipimpinnya masing-masing.
“Baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota, defisit APBD dan ketergantungan terhadap kucuran dana pusat hari ini sudah menjadi hal yang biasa. Padahal konsep otonomi daerah sejatinya telah menyediakan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan dan mengembangkan segala potensi yang ada di daerah untuk melaksanakan pembangunan,” ujarnya kepada Haluan Selasa (23/7).
Eka Vidya menyebut, stagnasi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang dialami Sumbar dan rata-rata kabupaten/Kota lainnya saat ini, merupakan akibat dari ketidakmampuan elit pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang otonomi daerah.
Kondisi itu, diperparah lagi dengan realitas sistem kepemiluan Indonesia saat ini yang hampir bisa dikatakan tidak mungkin melahirkan figur-figur pemimpin yang cerdas dan mampu menjalankan visi pembangunan daerah tanpa adanya bantuan politik uang.
“Sistem pemilu kita saat ini hanya melahirkan sosok-sosok politisi yang mengajarkan rakyat menjadi pengemis. Politisi seperti ini, dengan bangganya mengungkapkan keberhasilan bahwa ia telah bisa membawa proyek pembangunan dari Jakarta ke Sumbar,” ucapnya.
