PADANG, HARIANHALUAN.ID — Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano juga menyampaikan kebijakan 10 persen APBD Sumbar untuk sektor pertanian butuh dukungan semua pihak.
Dikatakan Arkadius, dari sisi DPRD Sumbar, Komisi II sebagai yang membidangi sektor pertanian bisa dikatakan sudah optimal mengawal progul gubernur pada sektor ini. Selain menyetujui penganggaran, dan melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan, DPRD melalui Komisi II terus nyinyir mengingatkan pemerintah daerah agar bersinergi dan meningkatkan komunikasi dengan semua pihak terkait di pusat dan daerah. Namun pihaknya melihat pemerintah daerah sebagai eksekutor masih lemah menjalankan hal tersebut.
Politisi Demokrat itu menuturkan, bicara pertanian, lahannya adanya di kabupaten/kota, petaninya juga ada di kabupaten/kota, peningkatan sektor pertanian untuk provinsi juga ditentukan dari kinerja kabupaten/kota, sehingga harus ada sinergi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di daerah.
Meski keterkaitannya sangat erat, Ia melihat sinergi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk sektor pertanian ini belumlah berjalan optimal. Hal itu bisa dilihat masih cukup banyaknya persoalan di sektor pertanian yang dihadapi petani di daerah, diantaranya terkait pupuk, kebutuhan bibit, infrastruktur pertanian dan yang lainnya.
Begitupun bicara tentang komunikasi dengan 14 anggota DPR RI, 4 anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dan orang Sumatera Barat yang berasal dari daerah pemilihan provinsi lain, Arkadius melihat hal tersebut belum mampu dioptimalkan.
Menurut dia, gubernur mestinya bisa merangkul anggota DPR RI, DPD RI dan orang-orang Sumatera Barat yang ada di pusat memperjuangkan dana APBN guna mendukung pengembangan sektor pertanian Sumbar.
“Jadi, leading sektornya ada di Pemprov bagaimana mengkomunikasikan itu semua,” tukas Arkadius. (*)
