PADANG, HARIANHALUAN.id— Kuota program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini dibatasi pemerintah hanya 166.000 unit.
Padahal permintaan masyarakat masih sangat tinggi. Terlebih jumlah itu jauh lebih rendah dari realisasi tahun 2023 lalu sebanyak 229.000 unit.
Para pengembang termasuk halnya di Sumatra Barat berharap pemerintah menambah kuota FLPP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumbar Liswendi Kamar di Padang, Selasa (30/7).
Liswendi menyatakan Apersi pusat sudah mengirim surat kepada pemerintah pada Juni 2024 untuk meminta penyesuaian kuota FLPP di atas 220.000 unit.
Dikatakannya berkurangnya kuota FLPP itu sangat berdampak kepada masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah.
“Dengan berkurangnya kuota FLPP sangat berpengaruh secara signifikan kepada para pengembang dalam menjalankan kegiatan usahanya,” katanya.
Terbatasnya kuota FLPP ini dikatakannya berdampak pada cash flow atau arus kas pengembang perumahan, sedangkan roda perusahaan tetap berjalan.
“Belum lagi dampaknya terhadap industri pendukung dan tukang yang juga akan ikut terdampak sehingga harus ada penambahan kuota,” ujarnya lagi.
Dikatakannya berdasarkan kajian IPB tahun 2021, pembangunan perumahan memiliki keterkaitan cukup kompleks dengan sektor-sektor lainnya kurang lebih 185 sektor.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya yang memiliki peran sebagai pendorong dan juga sebagai penghela bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.
Jadi pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya, demikian juga program pembiayaan FLPP ini mempunyai multiplier effect yang cukup signifikan.
“Apabila tahun ini ada penurunan kuota maka otomatis akan berdampak penurunan pada sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi MBR,” tambahnya.
Dikatakannya program FLPP punya pengaruh besar bagi penjualan pengembang properti. Sebab dari data Apersi dan REI, lebih dominan membangun rumah subsidi.
Dari data realisasi APERSI secara nasional didalam membangun perumahan sejak tahun 2020 porsi rumah subsidi 91 persen dan perumahan komersil hanya 9 persen.
Sedangkan untuk Sumbar dari 188 pengembang yang tergabung, itu di atas 60 persennya adalah fokus membangun rumah subsidi yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Dikatakanya hal ini menggambarkan keberpihakan para pengembang didalam mensukseskan program pemerintah yaitu pemenuhan rumah bagi MBR.
“Dan FLPP adalah program pemerintah yang tujuannya adalah pembiayaan rumah bagi MBR,” katanya.
Ia menambahkan sejak Januari hingga saat ini, Apersi Sumbar sudah membangun 489 unit yang semuanya rumah subsidi. Sedangkan pada tahun 2023 lalu, sebanyak 898 unit. (h/ita)
