HARIANHALUAN. ID – Bupati Agam Andri Warman menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Agam, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan didampingi Wakil Ketua Suharman dan Irfan Amran, Senin (5/8/25) di aula utama DPRD Agam.
Hadir unsur Forkopimda, anggota DPRD, Asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Agam.
Jawaban bupati tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pembahasan pada proses berikut hingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2024.
“Terimakasih kepada ketua, wakil ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Agam yang telah melakukan proses terhadap Ranperda APBD Agam tahun anggaran 2024. Mulai dari memberikan saran, pendapat, masukan, usulan maupun pertimbangan terhadap lebih sempurnanya APBD tahun 2024,” katanya.
Selain itu dikatakan bupati, pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2024 ini merupakan tugas pemerintah bersama legislatif dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Agam di masa mendatang,” tambahnya lagi.
Dikatakan bupati, terhadap Fraksi Gerindra, ia mengucapkan terimakasih atas pandangan yang menyampaikan terhadap upaya pemerintah daerah menambah anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang rusak pada perubahan APBD 2024.
“Pemenuhan anggaran infrastruktur merupakan mandatory untuk dilaksanakan pemerintah daerah dengan alokasi paling rendang 40 persen dari total belanja daerah,” ujarnya.
Terhadap pandangan Fraksi Partai PKS, bupati menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan untuk optimalisasi pendapatan PAD yang tidak tercapai, tentunya dukungan semua pihak untuk optimalisasi PAD ini, karena berbagai langkah telah dilakukan seperti pemutakhiran data melalui kegiatan pendataan ulang.
Menjawab saran dari Fraksi Demokrat Nasdem, mengenai percepatan pelaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang sudah disepakati, karena waktu tersisa tinggal beberapa bulan lagi, pemerintah daerah berkomitmen untuk merealisasikan segera kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan yang bersumber dari Pokir DPRD yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024.
Kemudian, bupati juga sependapat terkait pertanyaan dan saran dari Fraksi PAN, terhadap perlunya penyisiran kembali belanja yang sudah direncanakan pada perubahan APBD tahun 2024, sehingga dalam pembahasan berikutnya APBD perubahan 2024 dapat dioptimalkan untuk dibahas.
Lalu, terhadap pandangan dan saran dari Fraksi Golkar agar dalam perubahan APBD 2024 ini dilakukan penyesuaian belanja operasional pada masing-masing OPD secara proporsional sehingga tidak terjadi Silpa di akhir tahun.
“Dapat dijelaskan bahwa hal ini telah dilakukan pada tahap refocussing anggaran yang merupakan bagian dari langkah-langkah penutup defisit perubahan APBD 2024,” jelasnya.
Selanjutnya, pihaknya juga sependapat dengan saran dari PPP, yang meminta penyusunan perubahan APBD 2024 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman dengan RKPD tahun 2024.
Terakhir menjawab pertanyaan dari Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya, yang menyatakan bahwa anggaran belanja tak terduga yang turun sebesar Rp 14 miliar lebih dari semula Rp 18 miliar lebih menjadi Rp 3 miliar lebih dapat dijelaskan bahwa pengurangan anggaran ini dilakukan melalui pergeseran anggaran yaitu belanjan tidak terduga kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan untuk mengakomodir anggaran belanja tunda bayar tahun 2023 dan 2022. (yan).
