“Basis dari desa wisata adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengelola mengembangkan potensi lokal yang dikelola oleh masyarakat lokal, yang pemanfaatannya pun diharapkan mampu mendorong ekonomi lokal,” ujarnya.
Abdi berpendapat, pemerintah perlu untuk menyusun pola yang ideal dan lebih tepat dalam pendampingan terhadap pengelola desa wisata, sehingga potensi desa wisata tersebut bisa digali dan digerakan lebih optimal.
Pengembangan desa wisata, sambung Abdi, juga harus mendapat dukungan dan peran aktif berbagai instansi dengan tidak hanya terfokus pada Dinas Pariwisata. Seperti untuk pembangunan fasilitas infrastruktur bisa dibantu oleh Dinas PUPR, atau kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup hingga pelayanan dan penerapan kesehatan dari Dinas Kesehatan.
Di samping itu, Abdi menambahkan, pengembangan desa wisata di Sumbar juga harus terukur sebab dalam klasifikasinya desa wisata terdiri dari desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju dan desa wisata mandiri. Di Sumbar, menurutnya, sebagian besar desa wisata masih dalam kategori desa wisata berkembang, sehingga perlu adanya pengembangan yang terukur agar desa wisata di Sumbar berkembang pada kategori maju ataupun mandiri.
“Pekerjaan rumah kita ke depan nantinya bagaimana desa wisata Sumbar menjadi desa wisata yang mandiri dan maju dari pemanfaatan potensi wisata. Sebagian besar desa wisata di Sumatra Barat masih dalam kategori desa wisata rintisan dan berkembang, sehingga pendampingan menjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pariwisata Sumbar mencatat pertumbuhan desa wisata yang cukup signifikan. Pada 2020 terdapat 13 desa wisata di Sumbar, kemudian bertambah menjadi 231 desa wisata pada 2021. Total hingga 2022 ini terdapat 294 desa wisata. (*)
Berita ini telah terbit di Liputan Eksklusif EDISI MINGGU Koran Harian Umum Haluan, 22 Mei 2022 dengan judul “Berbagai Tantangan Pengembangan Desa Wisata, Pendampingan Saja Tidak Cukup”.
