PADANG, HALUAN – Tingginya jumlah angkatan kerja pada sektor pertanian Sumatra Barat memiliki pontesi dan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, terutama dalam menggencot tingkat kesejahteraan petani dan nelayan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di sisi lain Kementerian Pertanian mendorong penguatan korporatisasi pertanian meningkatkan rantai pasok produk.
Guru Besar Ilmu Pembangunan Pertanian Universitas Andalas (Unand) Prof Helmi menyampaikan, pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Sumbar. Namun upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani masih setengah-setengah dilakukan.
“Angkatan kerja di sektor pertanian itu di atas 50 persen, ini adalah potensi tapi di sisi lain bisa juga jadi tantangan yang harus bisa dijawab. Salah satunya dengan pengembangan dan penguatan agro industri atau pengolahan hasil pertanian dan produk turunan. Dengan melakukan itu, maka akan menambah lapangan pekerjaan baru dan nilai tambah produk pertanian juga akan meningkat. I mana muaranya tentu meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Helmi kepada Haluan, Minggu (28/11).
Apa lagi, sambung Helmi, angka kemiskinan petani atau nelayan di Sumbar juga cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena petani dan nelayan menjual bahan mentah atau bahan segar dengan kondisi harga yang flukuatuatif di pasaran.
“Maka ini pentingnya nilai tambah pada produk yang dijual tadi perlu ditingkatkan. Banyak komoditi yang potensial untuk diproduksi turunannya, seperti cabai, bawang merah, beras premium atau ubi kayu yang bisa diolah jadi tepung mocaf, atau jagung yang diolah jadi pakan ternak dan banyak lagi,” ucapnya.
Selain itu, Helmi menambahkan, pemerintah juga perlu untuk melakukan intervensi terutama dalam ketersediaan pupuk bagi para petani. Sebab, produksi pupuk dalam negeri belum mampu mencukupi permintaan petani. Di sisi lain, para produsen cederung menjual pupuk pada perkebunan yang mau membeli dengan harga tinggi.
“Sehingga produsen pupuk itu lebih tertarik menjual langsung ke perkebunan karena mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari pada petani. Maka perlu, ada alokasi yang jelas pupuk untuk para petani. Pemprov Sumbar mesti memprioritaskan kesejahteraan petani lewat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani,” katanya menutup.
53 Persen Angkatan Kerja Pertanian
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan, pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Sumbar, terlihat dari 23 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari sektor pertanian. Selain itu jumlah angkatan kerja pada sektor pertanian tercatat 53 persen.
“53 persen angkatan kerja kita di sektor pertanian, dalam arti luas pertanian, perikanan dan perkebunan disitulah ekonomi Sumbar bergerak. Dan 23 persen PDRB Sumbar itu disumbang dari pertanian,” kata Audy, Minggu (28/11).
Pemprov, sambung Audy, memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, salah satunya dengan memberikan prosi 10 persen APBD 2020 untuk pengembangan pertanian Sumbar. Saat ini kata Audy, Pemprov Sumbar tengah fokus dalam hilirisasi sektor pertanian pada berbagai komoditi potensial.
“Kita siap support, karena Sumbar saat ini mengalokasikan di APBD sebesar 10 persen kami berkomitmen diperuntukkan untuk sektor pertanian, termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan,” ucapnya.
Selain itu, Audy menambahkan, juga perlu mendorong keterikan dan animo anak-anak muda untuk mengambil peran pada sektor pertanian, sehingga bisa potensi yang ada bisa tergarap lebih optimal. Salah satunya, dengan melibatkan santri dan pondok pesantren dalam pengembangan pertanian.
“Pondok Pesantren bisa dijadikan pionir gerakan kemandirian ekonomi khususnya pangan di Sumbar. Seperti beberapa pesantren ternama di Jawa yang konsisten menggerakkan ekonomi pesantren melalui pertanian dan mulai bisa menggerakkan ekonomi pesantren melalui pertanian dan membantu santriwan santriwati yang tidak mampu melalui pertanian,” katanya.
3 Juta Orang Beralih ke Pertanian
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi dalam kunjungan kerja ke Sumbar menyampaikan, jumlah petani di Indonesia bertambah sebanyak tiga juta orang selama pandemi COVID-19. Sebagian besar merupakan pekerja yang terdampak akibat krisis pandemi, seperti terkena PHK.
“Kita mencoba melihat dari sisi positifnya. Tambahan tiga juta petani ini bisa memperkuat sektor pertanian kita, apalagi mereka rata-rata melek teknologi sehingga mudah menerima pengetahuan baru tentang pertanian,” katanya saat memberikan bantuan alsintan dan bibit di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Bukik Kandih, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (27/11).
Menurut Harvick, meningkatnya jumlah pekerja pada sektor pertanian juga mampu memberikan sumbangan 16,28 persen pada APBN 2020. Ia mendorong anak muda untuk mengambil peranan di sektor pertanian. Selain bisa menjadi peluang usaha juga sekaligus dapat membangun desa.
Korporatisasi Pertanian
Ia mengapresiasi program pemerintah daerah menggaet pesantren dalam mengembangkan pertanian sebagai penggerak ekonomi. Termasuk dalam korporatisasi pertanian berbasis pesantren untuk meningkatkan rantai pasok produk pertanian Tanah Air dalam upaya mengimplementasikan kemandirian ekonomi.
“Kedatangan kami, ingin melihat langsung produk unggulan yang dihasilkan pondok pesantren Nurul Yakin dan kami juga mendorong agar produk unggulan yang ada di daerah menjadi komoditas ekspor. Model korporasi pertanian berbasis pesantren ini menjadi bukti bahwa peluang usaha disektor pertanian masih terbuka lebar,” kata Harvick. (h/mg-rga/mg-sci)
