PADANG, HARIANHALUAN.ID– DPR RI meminta pemerintah meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus Monkeypox (Mpox) atau penyakit cacar monyet yang semakin banyak ditemukan di wilayah ASEAN. Salah satunya dengan memperketat jalur masuk orang ke Indonesia dari luar negeri.
“Meningkatnya kasus cacar monyet (monkeypox) di dunia dan kawasan ASEAN harus diwaspadai secara serius oleh pemerintah Indonesia. Langkah cepat dan responsif harus segera diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prastiyani Aher dilansir dari dpr.go.id, Jumat (30/8/2024).
Seperti diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus 2024 telah menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) menyusul peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika. Saat ini, Mpox juga semakin mewabah di ASEAN.
Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah untuk mengikuti protokol WHO dalam menangani monkeypox. “Misalnya, kita terapkan skrining monkeypox di pintu-pintu masuk dari negara-negara terdampak, khususnya tetangga kita seperti Thailand dan Filipina yang sudah mengonfirmasi kasus baru,” ungkapnya.
Menurut Netty, langkah cepat dan responsif seperti itu perlu diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk terhadap penyebarannya. Ia mengatakan, skrining ketat diperlukan di pintu-pintu masuk negara agar penyebaran virus Mpox bisa dicegah apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang akan dihelat di Bali pada 1-3 September.
“Kita bisa meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara dengan menggunakan thermal scanner. Pastikan semua orang yang masuk ke Indonesia, baik WNI maupun WNA, telah melalui skrining yang ketat dan dibuktikan dengan dokumen kesehatan,” tutur Netty.
Ia mendukung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mensyaratkan kembali penggunaan aplikasi SatuSehat untuk pelaku perjalanan luar negeri seperti saat pandemi Covid-19 lalu. Netty menilai langkah ini dapat mengefektifkan pencegahan dan penanganan penularan penyakit Mpox.
“Tentunya ini harus berlaku untuk siapa saja, tanpa terkecuali. Dan pastikan infrastruktur kesehatannya siap, misalnya untuk karantina dan tindakan medis, serta petugas di lapangan memahami apa yang harus dilakukan jika menemukan suspect,” paparnya. (*)
