Bahkan baru-baru ini, Pemprov Sumbar juga sudah meluncurkan produk halal perhutanan sosial di salah satu hotel di Padang. Dengan begitu, produk perhutanan yang bersumber dari petani hutan juga punya daya saing di pasar lokal.
“Bahkan kami juga sudah melakukan sinergi dengan beberapa pihak agar produk perhutanan sosial ini bisa tembus pasar internasional. Salah satu produk seperti piring, gelas yang terbuat daru upiah pinang sudah kita perkenalkan di Belanda. Mereka di sana sangat tertarik dan produk ini akan kita kemas lebih baik lagi,” tutur Gubernur Mahyeldi.
Berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Kehutanan Sumbar, ada sekitar 175.892 kepala keluarga (KK) yang saat ini berada di sekitar kawasan dan memanfaatkan Program Perhutanan Sosial di Sumbar. Jika satu KK diasumsikan lima orang, maka artinya terdapat 877.765 orang yang menggantungkan hidupnya kepada kelestarian hutan.
Berkaca pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar jumlah penduduk Sumbar pada 2023 mencapai 5.757.205 orang. Artinya, saat ini ada sekitar 15,24 persen masyarakat yang telah ikut terberdayakan lewat program perhutanan sosial.
Angka ini pun, masih berpeluang bertambah karena alokasi kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai 700.000 hektare. Atau masih tersisa alokasi sekitar 212. 447 hektare lagi yang bisa dikeluarkan izin pengelolaan hutan melalui program itu setelah target 500 hektare tercapai.
“Kita bertekad meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memerangi kemiskinan ekstrem lewat jalannya program perhutanan sosial,” ujar Gubernur Mahyeldi.
