Ia juga mengungkapkan bahwa BPBD Sumbar telah memasang 42 unit EWS di enam kabupaten/kota yang berada di pesisir, kecuali Mentawai. Untuk Mentawai, langkah mitigasi dilakukan dengan menerapkan kearifan lokal, seperti mengajak masyarakat evakuasi ke dataran tinggi jika terjadi gempa.
“Sembilan unit di antara 42 EWS itu adalah EWS inklusi yang menjadi pedoman bagi masyarakat penyandang disabilitas. Ke depan, kita tengah mempersiapkan pengadaan 300 EWS termasuk EWS inklusi yang akan dipasang di seluruh kabupaten/kota,” ucapnya.
Pendirian shelter dan pemasangan alat peringatan dini tsunami, juga diiringi dengan pembuatan garis biru batas aman landaan tsunami (Tsunami Safe Zone) di sejumlah ruas jalan di daerah rawan gempa berpotensi tsunami.
Kota Padang sudah memiliki Blue Safe Zone Tsunami di beberapa titik sebagai tanda bagi masyarakat untuk tidak perlu evakuasi lebih jauh bila telah bertemu garis biru ini. Simulasi bencana sebagai latihan menghadapi bencana gempa dan tsunami pun juga terus didorong dan digencarkan Pemprov Sumbar.
“Simulasi bencana gempa dan tsunami sangat penting. Masyarakat harus menyiapkan diri menghadapi bencana, termasuk pengetahuan terkait kebencanaan, juga peralatan kegawatdaruratan. Simulasi harus dilakukan berulang-ulang agar saat terjadi bencana, risiko dapat diminimalisir karena masyarakat sudah paham yang harus dilakukannya,” kata Gubernur.
Program Desa Tangguh Bencana Terus Dimasifkan
BPBD Sumbar juga terus menggiatkan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Baru-baru ini, perwakilan masyarakat dari 12 nagari baru saja selesai mengikuti pelatihan tangguh bencana yang digelar Pemprov Sumbar.
