PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sumatera Barat (Sumbar) berhasil mempertahankan predikat sebagai provinsi nomor lima terbaik dalam strategi pengelolaan ketahanan pangan nasional. Capaian ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mewujudkan Sumbar Sejahtera lewat pembangunan infrastruktur berkeadilan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, sejak tahun 2021 silam Pemprov bahkan berkomitmen mengalokasikan 10 persen APBD untuk sektor pertanian. Strategi ini diikuti dengan pemeliharaan rutin 65.007 hektare daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemprov.
“Alhamdulillah, pemeliharaan jaringan irigasi yang selalu rutin kita laksanakan setiap harinya sejak empat tahun terakhir berhasil meningkatkan hasil produksi beberapa komoditas utama pertanian Sumbar, termasuk padi hingga hasil budidaya perikanan air tawar,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Orang nomor satu di Sumbar ini menjelaskan, capaian produksi padi Sumbar tahun 2023 bahkan berhasil menembus angka 1,482, 468 ton gabah kering giling (GKG). Capaian ini menegaskan posisi Sumbar sebagai salah satu daerah lumbung padi terbesar di Tanah Air. Guna mempertahankan hal itu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar terus berupaya memastikan ketersediaan suplai air serta kondisi jaringan irigasi Sumbar yang layak.
“Keberadaan jaringan irigasi sangat krusial bagi perkembangan sektor pertanian hingga budidaya ikan air tawar Sumbar. Ketersediaan air juga penting untuk memastikan luasan sawah masyarakat tetap lestari dan tidak beralih fungsi,” ucap Mahyeldi.
Sebagai sektor krusial yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian Sumbar, Pemprov melalui Dinas SDA-BK Sumbar selama empat tahun terakhir menggelontorkan ratusan miliar anggaran bagi kegiatan pemeliharaan 65 DI.
Pada tahun 2021, anggaran pemeliharaan jaringan irigasi yang dialokasikan sebesar Rp79,5 miliar. Tahun 2022 sebesar Rp67,7 miliar, tahun 2023 Rp59,2 miliar, serta tahun 2024 sebesar Rp25,9 miliar.
“Anggaran untuk pengelolaan sistem irigasi mengalami fluktuasi setiap tahun. Meskipun ada penurunan APBD, namun perawatan irigasi tetap dilakukan secara masif untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan,” katanya.
Plt Kepala Dinas SDA-BK Sumbar, Ardiyansyah menambahkan, selama empat tahun terakhir, indeks kinerja irigasi terus meningkat. Pada tahun 2024, indeks kinerja irigasi triwulan II mencapai 72,11 persen, meningkat 3,39 persen dari tahun 2020.
Capaian tersebut tidak terlepas dari keseriusan Dinas SDA-BK dalam melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Dalam Upaya Mempertahankan Kondisi Daerah Irigasi.
Permen PUPR itu memungkinkan Dinas SDA-BK Sumbar merekrut 439 orang personel pemeliharaan jaringan irigasi yang disebar ke sembilan wilayah pengamatan jaringan irigasi. Petugas O&P yang direkrut Dinas SDA-BK Sumbar berasal dari masyarakat sekitar yang setiap bulannya digaji sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar.
“Mereka kita bekali dengan cangkul, mesin potong rumput, sepatu bot, dan alat pelindung diri dalam bertugas. Kinerja harian petugas O&P, kita pantau lewat aplikasi Si Lihai sebagai sarana pemantauan dan pelaporan kinerja perawatan jaringan yang dilakukan setiap harinya,” katanya.
Pada tahun 2025 nanti, luasan areal jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov akan semakin bertambah dari jumlah sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi kewenangan yang akan segera diberlakukan Kementerian PUPR.
“Tahun 2025 nanti, jaringan irigasi yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota dipindahkan menjadi kewenangan provinsi. Sesuai arahan Gubernur Mahyeldi, anggaran pemeliharaan jaringan irigasi Sumbar kemungkinan besar akan ditambah,” ujarnya.
Apalagi, sebanyak 21 jaringan irigasi serta bendungan sumber pengairan utama Sumbar, mengalami kerusakan imbas dampak rentetan bencana alam yang melanda beberapa kabupaten/kota beberapa waktu lalu.
Mengingat kondisi jaringan irigasi sangat berpengaruh bagi sektor pertanian, maka Dinas SDA-BK telah mengupayakan sejumlah langkah penanganan sementara. Seperti pemasangan kawat bronjong free intake serta pembangunan jembatan bailey sementara di bendungan Koto Kandih, Kabupaten Pesisir Selatan.
“Pada APBD Perubahan, kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk penanganan irigasi di Koto Kandih. Pengerjaannya akan dimulai pada awal Oktober ini, dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp35 miliar untuk penanganan total dan pembangunan irigasi baru,” katanya.
Untuk menangani kerusakan bendungan dan jaringan irigasi utama Sumbar ini, Pemprov juga telah mengusulkan sumber pendanaan dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Usulan diajukan agar perbaikan jaringan irigasi Sumbar yang rusak karena bencana bisa segera dilakukan. Sehingga pola tanam dan perilaku masyarakat petani Sumbar tidak berubah hingga akhirnya produksi hasil pertanian Sumbar dapat dipertahankan atau bahkan berlipat ganda,” ucapnya. (*)
