Redistribusi Lahan: Solusi untuk Kesejahteraan Petani
Salah satu isu yang sangat mendesak di Sumatera Barat adalah ketimpangan penguasaan lahan di sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% petani di Sumbar tergolong sebagai petani gurem, yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar.
Kondisi ini membuat mereka sulit untuk meningkatkan kesejahteraan. Tanah yang sempit menghambat produktivitas, dan pada akhirnya membatasi peluang ekonomi.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki komitmen tinggi harus mampu menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan ini.
Redistribusi lahan, terutama dari HGU (Hak Guna Usaha) yang hampir habis masa berlakunya, merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan. Tanah-tanah ini dapat didistribusikan kepada petani miskin dan petani gurem agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan mereka.
Tanpa redistribusi lahan, laju pertumbuhan sektor pertanian akan tetap rendah dan tidak akan mampu mendorong pertumbuhan sektor lain, terutama industri manufaktur.
Pertumbuhan sektor pertanian yang rendah akan berdampak pada lambatnya perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Dalih bahwa Sumatera Barat miskin sumber daya alam dan alasan bahwa tanah ulayat menjadi penghambat pembangunan tidak lagi relevan. Lebih buruk lagi, alasan bahwa masyarakat Minangkabau enggan bekerja di sektor industri sebagai buruh tidak masuk akal dan tidak boleh lagi digunakan sebagai justifikasi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Konversi Bank Nagari: Janji yang Harus Direalisasikan
Isu penting lain yang perlu diangkat adalah konversi Bank Nagari dari bank konvensional menjadi bank syariah. Pada pemilihan gubernur sebelumnya, konversi ini menjadi salah satu janji yang diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi perekonomian Sumatera Barat, khususnya dalam penerapan prinsip ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
Namun, hingga saat ini, progres konversi Bank Nagari belum jelas dan seolah-olah terhenti.
Ironisnya, proyek ini berpotensi menjadi mangkrak seperti banyak proyek lainnya, padahal konversi Bank Nagari menjadi bank syariah sejalan dengan nilai-nilai kultural masyarakat Sumatera Barat dan seharusnya menjadi prioritas.
