Ia juga menyampaikan, bahwa strategi jangka panjang menuju 2045 sudah dirancang dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk rencana penurunan kemiskinan.
Ada tiga strategi utama yang diterapkan untuk menekan angka kemiskinan, yakni: mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan fokus pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Audy juga mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi, melainkan masalah yang membutuhkan usaha bersama untuk diselesaikan.
“Kita harus menghilangkan stigma bahwa kemiskinan adalah nasib. Dengan usaha dan kerja keras, kemiskinan bisa diatasi,” tegasnya.
Audy juga menyoroti dampak luas dari kemiskinan, seperti potensi peningkatan angka kriminalitas dan kerawanan sosial. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi daerah dan menggerus anggaran.
Pemprov Sumbar juga sudah menyiapkan berbagai program sosial untuk mendukung masyarakat kurang mampu, termasuk akses ke layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja. Semua upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk menjalankan program-program ini dengan sukses. Data dari Pendataan Keluarga akan menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
Dalam rapat tersebut, Audy berharap semua pihak bisa saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sumatera Barat.
