Hal itu berkaitan erat dengan masih banyaknya persoalan yang perlu dituntaskan pemerintah daerah di Mentawai. Terutama dalam hal penyediaan layanan dasar bagi warga negara.
“Ada banyak hal yang perlu diselesaikan diMentawai. Kalau memang pemerintah daerah serius, bagaimana dengan ketersediaan jaringan listrik, sinyal internet, dan lain sebagainya di Mentawai,” katanya.
Dengan situasi dan kondisi masyarakat Mentawai yang sampai saat ini masih hidup ditengah keterbatasan, Yousafat menilai keputusan terbaru Mendes PDTT terkait status Mentawai tidak ubahnya seperti klaim kosong sarat pencitraan saja.
“Ini sangatlah lucu. Indikator tertinggalnya tidak jelas, begitupun dengan indikator sudah tidak tertinggalnya. Pemerintah pusat hanya menerima laporan saja dan tidak pernah turun ke lapangan. Janganlah pencitraan. Kami di Mentawai sudah bosan terus-terusan dijadikan dagangan politik,” ujarnya. (*)
