Bakri Bakar mengatakan, untuk layanan kesehatan, hingga saat ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum bisa menikmatinya sesuai harapan. Kekurangan berbagai fasilitas masih jadi momok yang belum terpenuhi dengan baik. Salah satunya soal ketiadaan ambulans laut yang masih menjadi keluhan masyarakat di sana.
“Siapapun gubernurnya ke depan, kami harap bisa memberikan perhatian layanan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat Mentawai,” ucapnya.
Ia menyebut, dalam kebutuhan ambulans laut mungkin sudah ada tersedia, tetapi kondisinya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Hal ini menyebabkan masyarakat Mentawai masih kesulitan untuk membawa orang sakit berobat antarpulau, atau saat harus dirujuk ke Padang, termasuk saat ada yang meninggal dunia dan harus dibawa ke tempat lain.
“Fakta ini saya temukan saat turun reses ke Mentawai beberapa waktu lalu. Permasalahan ini harus mendapat perhatian serius, apakah dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Kalau pemerintah kabupaten tidak kuat mengganggarkan disebabkan APBD yang terbatas, mesti ada perhatian dari pemerintah provinsi atau pusat,” katanya.
Bakri Bakar mengungkapkan, untuk lalu lintas orang sakit atau meninggal dunia masyarakat Mentawai sejauh ini terpaksa harus menyewa kapal dengan harga Rp17-25 juta. Baik untuk menuju ke Padang, atau untuk meyeberang antar pulau.
Selain mendorong Pemprov Sumbar melalui kepala daerah yang ada memperhatikan layanan kesehatan dasar masyarakat, seiring keluarnya daerah ini dari status sangat tertinggal, Bakri Bakar juga meminta komunikasi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI asal Sumbar yang di Senayan agar terus ditingkatkan.
