PADANG, HARIANHALUAN.ID- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy memaparkan sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi dalam penanggulangan bencana di Sumbar. Terbaru, rencana penerapan Earthquake Early Warning System (EEWS).
“Sistem EEWS atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi ini bekerja dengan mendeteksi gelombang sebelum terjadinya gempa. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan interval waktu itu untuk berlindung,” ungkap Audy Joinaldy.
Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan kuliah umum tentang penanganan bencana serta kesiapan menghadapi potensi Megatrust di Kampus III UIN Imam Bonjol Padang, Minggu (6/10/2024).
Audy menyebut Pemprov Sumbar memiliki 10 kebijakan untuk penanggulangan bencana di Sumbar. Rinciannya adalah sebagai berikut, aktivasi EWS dan EWS inklusi; memperkuat Pusdalops PB; optimalisasi tempat evakuasi sementara (TES); fungsional jalur evakuasi di seluruh daerah rawan bencana.
Kemudian optimalisasi sosialisasi (digital dan konvensional); perluasan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA); replikasi dan perluasan blue line (Batas Landaan Tsunami), penerapan building code berupa pemanfaatan gedung ramah gempa sebagai shelter; perkuat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); optimalisasi kerjasama banyak pihak.
“Sebagai salah satu daerah rawan bencana, untuk meminimalisir resiko, Sumbar sangat membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, akademisi serta masyarakat,” jelas Audy.
Audy menyebut, salah satu mitra strategis Pemprov Sumbar dalam penanganan bencana di Sumbar adalah Muhammadiyah. Itu dilakukan melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
