Ia meyakini konsep pembangunan pariwisata berbasis komunitas, justru akan lebih efektif untuk menumpas habis aksi-aksi premanisme di destinasi wisata daripada langkah penegakan hukum. “Sebab jika lewat pendekatan penegakan hukum, ketika aparat penegak hukum hilang, mereka akan kembali muncul dan terjadilah aksi kucing-kucingan, Makanya pariwisata itu harus dijadikan milik bersama. Dengan melibatkan semua pihak, baik para preman, tokoh masyarakat dan sebagainya, mereka semua harus dilibatkan,” tutupnya. (*)
WhatsApp Harianhaluan.id
+ Gabung
