JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pertanahan yang lebih baik, sehingga dapat mendukung jalannya program pemerintah, salah satunya swasembada pangan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Nusron Wahid saat menjadi pembicara dalam Nation Building Conference “Beyond Tomorrow-Shaping Indonesia’s Future 5.0”, di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
“Bapak Presiden dalam programnya mempunyai visi misi yang disebut dengan Asta Cita Kabinet Merah Putih. Di dalam Asta Cita ini, yang ada kaitannya dengan tanah adalah swasembada pangan, yaitu menetapkan sistem pertahanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi. Mungkin tidak swasembada pangan tanpa sawah? Berarti untuk melakukan swasembada pangan, itu membutuhkan tata kelola pertanahan yang baik,” kata Menteri Nusron.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya menata pertanahan dan tata ruang, salah satu caranya dengan penyelesaian pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menjelang akhir 2024, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 119 juta bidang tanah.
Terkait tata kelola pertanahan dan tata ruang, saat ini Kementerian ATR/BPN juga tengah menyusun One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang.
Ini merupakan kebijakan yang mengatur empat bagian ruang, yaitu ruang udara, ruang darat, ruang laut dan ruang dalam bumi. Harapannya, kebijakan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang bermuara pada kepentingan ekonomi, serta kepentingan umat manusia.
Dalam konferensi ini, Menteri Nusron Wahid menjelaskan paparannya di hadapan ratusan audiens yang berasal dari kalangan akademisi, seluruh organisasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI). (*)
