Ia menekankan, sebelum menjalankan program-program pembinaan UMKM, pemerintah daerah harus punya peta terkait dengan sektor UMKM lokal potensial yang perlu dikembangkan.
“Sebab kalau kita Bicara UMKM ini, skopnya sangat luas, ada bidang Ekraf, industri ,jasa perdagangan dan sebagainya. Jadi artinya, pemerintah perlu melihat program-program apa yang potensial dikembangkan di Sumbar. Apakah itu bidang Ekraf, seni, industri pengolahan makanan dan sebagainya. Artinya, perlu ada skala prioritas pengembangan UMKM,” tegasnya.
Ia mengingatkan, persoalan yang dihadapi pelaku UMKM Sumbar saat ini, tidak hanya soal aspek permodalan saja. Lebih kompleks daripada itu, juga ada persoalan kemampuan pengelola UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
Kemampuan ini, sangat menentukan keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM. Tanpa adanya ilmu dan pengetahuan digital, hari ini mereka tidak akan mampu memperluas jangkauan pasar, membuat bisnis semakin dikenal dan mampu berpromosi dengan murah.
“Artinya, buatlah program yang betul-betul diperlukan UMKM, jangan membuat program yang tidak dibutuhkan UMKM dan hanya menghabiskan anggaran saja. Perlu adanya pemetaan dan evaluasi program pemberdayaan telah ada,” jelasnya. (*)
