Pemerintah, sambungnya harus berkomitmen melindungi UMKM. Termasuk para calon kepala daerah harus memiliki visi misi di bidang ekonomi dan perdagangan terkait bisnis ritel.
“Sejak zaman Gubernur Gamawan Fauzi, Pemprov dan Pemko sudah sepakat tidak memberikan izin ritel franchise (ritel berjejaring) seperti AlfaMart dan Indomaret. Hal ini sangat positif karena tujuannya untuk melindungi UMKM lokal. Namun dilema disisi lain, ritel modern besar lokal justru mendominasi dan menggurita hampir di setiap sudut,” tuturnya.
Pemerintah menurutnya harus bisa menerapkan regulasi yang jelas, agar tidak terjadi kapitalisasi/kartelisasi akibat ritel modern besar lokal yang menguasai hampir sebagian besar pasar.
Jika jaraknya tidak diatur dan berdekatan dengan pasar tradisional, UMKM kecil akhirnya juga banyak yang gulung tikar.
Polemik ritel ini juga harus jadi perhatian calon kepala daerah (Cakada) yang saat ini sedang berkontestasi. Apris Sumbar sudah mengajak para Cakada untuk berkomitmen perihal regulasi ritel ini. Namun yang menyanggupi baru satu paslon di tingkat provinsi dan di tingkat kota. Ia masih menunggu paslon lain untuk turut berkomitmen membela UMKM dan mengatur ritel agar tidak berbenturan dengan pedagang kecil.
“Kita memberi tantangan para calon agar kebijakannya membawa angin segar untuk ekonomi Sumbar. Sebab sektor ekonomi dan perdagangan adalah urat nadi dalam tumbuh kembangnya sebuah kota,” ucapnya.
