PADANG, HALUAN – Pembatasan mobilitas dan kegiatan pada saat natal tahun baru 2022 dinilai belum cukup menekan risiko peningkatan kasus Covid-19 termasuk di Sumatra Barat. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan menjadi tantangan dalam menekan potensi penularan.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatra Barat, dr. Pom Harry Satria menyebutkan momen nataru akan menjadi tantangan yang cukup berat dalam pengendalian pandemi Covid-19. Sebab, mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat bisa memicu lonjakan kasus jika tidak diantisipasi.
“Tantangan dalam pengendalian pandemi yang paling besar saat nataru yaitu keramaian ada yang masih nekat pergi silaturahmi rekreasi menyambut tahun baru. Ini harus diantisipasi agar tidak terjadi lonjakan Covid-19 kembali di Sumbar,” ucap dr. Pom, kepada Haluan Minggu (5/12).
Tantangan risiko meningkatnya potensi penularan Covid-19, sambung Pom juga dihadapkan dengan tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga terbilang masih lemah. Apa lagi, katanya, ancaman varian dan mutasi virus corona yang lebih ganas kembali muncul seperti varian Omicron yang sudah masuk dalam variant of consent oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO.
Menurut Pom, kebijakan pembatasan yang akan diberlakukan pada nataru yaitu PPKM level 3 dinilai tidak akan efektif dalam mencegah lonjakan kasus Covid-19 bila tidak diiringi pola prilaku dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Pembatasan kagiatan dan mobilitas ini bertujuan untuk memutus rantai penularan dan mengurangi peningkatan angka kesakitan. Karena sekarang kita belum terbebas dari pandemi. Malah menghadapi mutasi virus yang lebih lagi yaitu omicron,” tuturnya.
Di samping itu, Pom menambahkan, vaksinasi Covid-19 juga harus dipercepat dalam mengejar herd immunity atau kekebalan kelompok karena akan menurunkan resiko penularan. IDI Sumbar, sambungnya juga terus mengikuti perkembangan kebijakan dari Pemerintah.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Defriman Djafri mengatakan Pemprov Sumbar dan pemerintah di kabupaten kota perlu menyiapkan kebijakan pengetatan dan pengawasan orang di jalur masuk perbatasan daerah. Sebab, banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman sebelum pembatasan secara resmi diberlakukan pemerintah.
“Pemerintah daerah kali ini harus bisa mencegah curi start liburan oleh masyarakat sebelum PPKM diberlakukan. Peningkatan volume mobilitas masyarakat perlu diwaspadai, begitu juga pemerintah daerah harus menjadikan perkembangan laporan kasus sebagai sebuah pedoman,” kata Defriman.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus belajar banyak dari lonjakan kasus positif di Sumbar akibat dari hari libur panjang, seperti kenaikan kasus yang cukup tinggi setelah lebaran Idul Fitri pertengahan tahun lalu. Menurutnya, data-data yang akurat amat dibutuhkan untuk menentukan kebijkan pembatasan yang dibutuhkan dalam mencegah penambahan kasus.
“Keakuratan data itu akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, termasuk menentukan apakah penurunan kasus yang terjadi di Sumbar belakangan disebabkan oleh herd immunity yang sudah terbentuk atau karena virulensi dari virus yang melemah,” ujarnya.
Ia menambahkan, data-data tersebut perlu dianalisis dan dibandingkan setiap kabupaten kota,, seperti data kasus aktif, suspek, jumlah kasus harian, tracing rasio dan kematian serta tingkat ketersian rumah sakit saat ini juga harus realtime dimonitor.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand itu menambahkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan fasilitas termasuk infrastruktur pendukung lainnya sebagai upaya untum antisipasi lonjakan kasus perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. “Kita harus siap. Sekedar mengingatkan jangan sampai terjadi kelangkaan oksigen kembali pada saat lonjakan kasus dan RS penuh pada peningkatan kasus bulan Juli kemarin,” katanya.
Selain itu, Defriman menekankan pentingnya Pemprov Sumbar untuk melakukan pemeriksaan WGS terhadap sampel yang ada di Sumbar. “Kasus yang terdeteksi saat atau menjelang Nataru ini agar dilakukan WGS, agar kita tidak kecolongan ke depan. Varian baru ini sangat memungkinkan untuk bisa kita deteksi secara dini dalam upaya pencegahan penularan yang lebih masif” katanya.
Objek Wisata Diperketat
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Novrial mengatakan, pada momen nataru kunjungan tempat wisata akan dibatasi menjadi 50 persen dari kapasitas. Pengelola wisata juga diminta untuk memberlukan aplikasi Peduli Lindungi bagi para pengunjung akan memasuki objek wahana.
“Kerumunan harus ditekan, terutama di tempat wisata harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk para pengunjung,” kata Novrial.
Ia menambahkan, untuk teknis penerapan pembatasan tersebut akan diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan PPKM Level 3 di seluruh kabupaten/kota. Sehingga pada saat nataru mobilitas warga tidak meningkat.
Kemudian, sambung Novrial, pembatasan kegiatan juga diberlakukan untuk perayaan tahun baru di ruang publik. Termasuk juga kegiatan tradisi keagamaan mau pun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi Covid-19.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, bahwa mobilitas warga pada nataru khususnya di tempat wisata akan diminimalisir. Kebijakan lebih lanjut nantinya akan diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota.
“Nanti juga akan adan penyekatan dengan mendirikan posko-posko di setiap jalur transportasi terutama di terminal dan pelabuhan, paling lambat tanggal 23 Desember. Ini kita lakukan untuk menghindari kerumunan,” ujar Jasman Rizal.
Di samping, Jasman menyebutkan, untuk menekan mobilitas masyarakat pemerintah juga sudah meniadakan cuti bersama saat nataru. Aturan larangan cuti itu diberlakukan untuk ASN, TNI/Polri, BUMD dan karyawan swasta, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat keputusan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Jasman menambahkan, seiring penerapan PPKM Level 3 maka proses pelaksanaan proses belajar mengajar akan dialihkan kembali menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. “Kita akan mengaktifkan semua posko yang ada. Termasuk semua rumah sakit mulai dari menyiagakan nakes dan ketersediaan oksigen bila terjadi lonjakan kasus. Insha Allah kita di Sumbar siap semua,” tuturnya.
Jasman menambahkan kondisi penularan Covid-19 di Sumbar terus melihatkan perbaikan. Bahkan dalam beberapa hari Sumbar mencatakan nol penambahan kasus positif. Berdasarkan laman sumbarprov.go.id, jumlah kasus kumulatif positif Ccvid-19 di Sumbar sudah mencapai 89.854 orang dengan jumlah kasus aktif sebanyak 93 pasien. Sementara itu, jumlah pasien sembuh tercatat 87.609 orang dan korban meninggal akibat virus Corona sebanyak 2.152 orang. (h/yes)
