Di Kabupaten Sijunjung sendiri angka stunting berada diangka 30 persen dan ini merupakan tantangan pemerintah pusat untuk membantu Pemkab Sijunjung dalam menekan angka stunting hingga di bawah angka 20 persen.
“Saya yakin Sijunjung bisa, karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir dalam arti mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hasto Wardoyo juga memberikan apresiasi atas upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Bupati Sijunjung dan jajaran dalam percepatan pengurangan dan penekanan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada 2024 mendatang.
“Saya apresiasi atas langkah dan upaya, serta kekompakan yang dilakukan oleh Bupati Sijunjung beserta jajaran dan pihak yang terlibat dalam percepatan penanganan angka stunting. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pemeritah pusat, provinsi dan kabupaten saja, tetapi mari kita besama sama berkolaborasi dan bekerja sama dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk warga masyarakat dalam percepatan penanganan stunting,” tuturnya.
Kepala BKKBN juga memberikan program frame tenaga di luar eksekutif yang namanya satuan tugas (satgas), dimana dibawahnya ada petugas tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dengan anggotanya 400 orang yang terdiri dari bidan, PKK dan penyuluh KB yang digerakkan untuk mendata secara realtime harian mengenai data pernikahan, angka melahirkan yang bayinya mempuyai panjang di bawah 48 cm.
Kemudian nikah tetapi tidak memenuhi syarat hamil dengan sistem by name by address. Dimana 400 orang tersebut tidak digaji, akan tetapi diberikan uang pulsa untuk mengirimkan data tersebut setiap bulannya dan luar biasanya Bupati Sijunjung telah menggunakan sistem geospasial atau Geographic Information System (GIS), dimana bisa memantau realtime angka kelahiran perharinya.
