PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sebanyak 412 jorong atau dusun di Sumatera Barat (Sumbar) tercatat masih berada dalam kondisi blank spot atau wilayah tanpa akses sinyal internet hingga tahun 2025. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kesuksesan program unggulan Nagari Creative Hub, yang tengah digalakkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa ratusan titik blank spot tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota. Kepulauan Mentawai tercatat sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 218 desa, disusul Kabupaten Pasaman dengan 49 jorong dan Dharmasraya dengan 27 jorong.
“Wilayah-wilayah ini tidak hanya mengalami blank spot, tetapi juga lemah sinyal. Situasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi Sumbar yang bergunung dan berbukit,” ujar Siti Aisyah kepada Haluan, Selasa (6/8/2025).
Ia menjelaskan, kondisi geografis membuat jangkauan sinyal tidak merata, bahkan dalam satu jorong bisa terjadi perbedaan drastis dengan jorong tetangganya. “Bisa saja di satu jorong tidak ada sinyal sama sekali, namun di sebelahnya ada sinyal. Itu terjadi karena penghalang alami seperti bukit dan lembah,” ujarnya.
Program Nagari Creative Hub, menurut Siti Aisyah, ditujukan untuk memperkenalkan potensi ekonomi desa kepada dunia luar, termasuk calon investor. Untuk itu, ketersediaan akses internet menjadi syarat utama agar ekosistem ekonomi digital dapat tumbuh.
“Kami melakukan pendataan terlebih dahulu, apakah suatu nagari sudah terjangkau internet dan apakah sudah ada komunitas lokal yang siap membangun ekonomi digital. Jadi tidak serta-merta dibentuk begitu saja,” katanya.
Menjawab tantangan ini, Pemprov Sumbar tidak hanya bergantung pada pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS), tetapi juga mulai mempertimbangkan solusi alternatif, seperti teknologi satelit Starlink. “Solusinya macam-macam. Ada yang bisa dengan penguatan sinyal atau pembangunan BTS, ada juga yang bisa kita atasi dengan Starlink,” ucapnya.
Saat ini, Pemprov juga tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Salah satunya melalui fasilitasi pembangunan menara BTS bersama di kawasan hutan Sitinjau Lauik.
Meski dihadapkan pada hambatan geografis dan teknis, Pemprov tetap optimistis. “Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Kalau semua pihak terlibat, tidak ada alasan daerah kita tertinggal secara digital,” tutup Siti Aisyah. (*)
